Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin saat mengikuti pertemuan Komisi II di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3/2024). Foto: Runi/nr

PARLEMENTARIA, Bogor - Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin menekankan persoalan sengketa tanah dan juga mafia pertanahan tidak hanya ada di Kabupaten Bogor saja, namun persoalan tersebut terjadi di seluruh Indonesia. Dengan demikian dilantiknya Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa (AHY), menurutnya dapat membuat gebrakan guna menuntaskan persoalan yang selama ini jadi kendala. 

“Saya berharap dengan dilantiknya Menteri ATR/Kepala BPN yang baru oleh Presiden Joko Widodo dapat menuntaskan persoalan mafia dan sengketa tanah dari sabang sampai merauke, untuk para pelakunya diberikan sanksi yang memberikan efek jera sehingga tidak terulang lagi persoalan dan cerita yang sama, dapat diminimalisir kasus-kasus yang merugikan masyarakat,” ungkapnya usai pertemuan Komisi II di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3/2024).
 

Lanjut Politisi PDI-Perjuangan menjelaskan adanya persoalan mafia tanah di negeri sendiri terjadi adanya konklusi dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan orang dalam, tidak mungkin kalau mafia tanah dilakukan hanya sendiri tanpa ada bantuan orang dalam.

“Pada intinya menurut saya guna menuntaskan konflik, bisa dilakukan dengan duduk bersama sama dan mempunyai tujuan yang sama, tidak akan terselesaikan kalo tidak mempunyai tujuan yang sama. Untuk itu perlu didukung oleh pemerintah daerah, aparat dan semua yang terkait guna menuntaskan persoalan yang ada, pada dasarnya tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan,” tekannya.
 

Ia berharap dengan dilantiknya menteri baru ada gebrakan seratus hari kedepan guna menuntaskan persoalan yang ada di negeri sendiri. Serta menteri ATR yang baru dapat melindungi hak-hak masyarakat yang menginginkan keadilan di bidang pertanahan. (rni/aha)